This section lists past contributors.

CIEF Editor
Asra’i Maros, S.Sos., M.Si.
(Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo)
 
EDITOR
Dr. Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
(Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo)
 
Akhyarnis Febrialdi, S.Si., M.Si
(Universitas Muara Bungo)
 
Harlis Febriana, M.Pd.
(Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi)
 
REVIEWER :
Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si
(Universitas Andalas)
 
Prof. Dr. Syamsir, S.H., M.H.
(Universitas Jambi)
 
Assoc. Prof. Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si
(Universitas Islam Riau)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruang Lingkup Ilmu dalam GOVPOL: Journal of Governance and Policy
1. Governance (Tata Kelola Pemerintahan)
Analisis tata kelola pemerintahan di berbagai level (nasional, regional, lokal)
Reformasi kelembagaan dan praktik tata kelola yang efektif
Akuntabilitas, transparansi, dan antikorupsi dalam pemerintahan
Termasuk kajian tentang bagaimana lembaga politik bekerja sebagai bagian dari sistem governance. 
2. Public Policy (Kebijakan Publik)
Formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik
Analisis proses kebijakan dan dampaknya
Inovasi kebijakan pada isu-isu kontemporer seperti pelayanan publik, kesehatan, pendidikan
Ini mencakup diskusi teoritis maupun empiris tentang proses kebijakan yang melibatkan DPRD atau legislatif daerah. 
3. Political Institutions (Institusi Politik)
Studi tentang lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan hubungan antarlembaga
Reformasi kelembagaan, fungsi lembaga, distribusi kekuasaan
Peran lembaga formal dalam struktur politik dan proses kebijakan
Ruang ini sangat cocok untuk kajian politik institusional karena menekankan lembaga dan aturan sebagai variabel analisis. 
4. Decentralization & Local Governance (Desentralisasi & Pemerintahan Lokal)
Hubungan pusat-daerah dalam kebijakan dan pemerintahan
Analisis otonomi daerah dan pemerintahan daerah
Peran legislatif daerah (DPRD) dalam konteks desentralisasi
Termasuk studi empiris tentang dinamika legislatif lokal dan hubungan antarlembaga di tingkat daerah. 
5. Public-Private Partnerships & Multi-Stakeholder Governance
Interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan
Model kolaborasi untuk pelayanan publik dan pembangunan
Relevan untuk teori institusional yang melihat lembaga sebagai arena interaksi aktor. 
6. Digital Governance dan Teknologi dalam Kebijakan
Peran teknologi dan e-government dalam tata kelola dan kebijakan
Transformasi digital sebagai bagian dari inovasi birokrasi dan pelayanan
Ini juga bagian dari kajian governance yang semakin penting dalam riset pemerintahan modern.